- EKONOMI PERANG
selama masa pendudukan jepang di indonesia, diterapkan konsep "ekonomi perang". artinya semua kekuatan ekonomi di indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. sebelum memasuki perang dunia II jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi negara kelompok imperialis di asia. oleh karena itu, jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. sebab indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lain. kekayaan indonesia tersebut sangat cocok untuk perkembangan perindustrian jepang.
setelah berhasil menguasai indonesia, jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help yaitu semua hasil perekonomian di indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan perang jepang yang berkuasa di indonesia. kebijakan jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang.
pada awal pendaratan jepang di indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara hindia belanda telah membumihanguskan objek-objek vital yang ada di indonesia. akibatnya, keadaan perekonomian indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan jepang. sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi, seperti jembatan, alat transportasi, dan telekomunikasi. didukung juga dengan peraturan-peraturan program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga, dan bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat.
sementara itu dalam bidang perkebunan dimasa jepang mengalami kemunduran. hal ini berkaitan dengan kebijakan jepang yang memutuskan hubungan dengan eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. karena tidak menjual hasil perkebunan ke eropa lagi, maka jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman palawija. tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan jepang. tanaman palawija diganti menjadi tanaman padi yang dibutuhkan oleh jepang. selain padi, juga ada tanaman jarak yang bisa diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk melumasi mesin buatan jepang.
pemerintah jepang juga membuat kebijakan dalam bidang pertanian. kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut.
a.) padi berada langsung dibawah pengawasan pemerintah jepang. hanya pemerintah jepang yang berhak mengatur untuk produks, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya.
b.) penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh kantor pengelolaan pangan
c.) para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah jepang sesuai dengan kuota dan harga yang ditetapkan.
selama pendudukan jepang, kehidupan petani semakin merosot. mereka tidak bisa menikmati jerih payahnya sebagai petani karena hasil pertaniannya harus dijual kepada jepang dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga membuat para petani semakin menderita. dalam rangka mengendalikan bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh jepang dan dalam pengawasan yang ketat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar